KNPB Calling for National and International Action

Throughout the occupied homeland Heart of West Papua, Rejecting compromise with the Government of Indonesia In Shape Before There Any Point Light Referendum Held To Answer For completion of the Political Status of West Papuans.

Hail the Revolution!

Appeals thoroughly implement the action throughout the homeland of West Papua, ranging from Sorong to Samurai and internationally abroad. This action must be carried out simultaneously as a continuation of struggle and ideals of the West Papuan people to demand the implementation of self-determination for the people of West Papua through the referendum mechanism.

Lately with the number falling victim both ditingkatan elements of civil society and military, the Indonesian government take leadership in the SBY-Boedionon yet to commit themselves to resolve the problems facing the nation of West Papua, the government continues to shut down and secretly add the TNI military-police forces in West Papuan homeland.

Violence, conflict, murder and forced disappearance of human lives against the nation of West Papua are now being berlajut continue a massive and systematic, not a few hundreds and even thousands of lives almost approaching millions of people of West Papua innocent lives taken away.

KNPB Demands Referendum for West Papua

Theindonesiatoday.com – The National Committee of West Papua (KNPB) has already planned a big rally in all areas of West Papua Province on November 14 to demand a referendum for West Papuan people to determine their own fate.

Victor Yeimo, spokesperson of KNPB, claims that KNPB has co-ordinated with local police related to the planned rally.

“West Papuan people will not remain silent, especially with fears of repression from militaristic Indonesian government. So, the public rally demands the right to self-determination which remains to be done with all of West Papuan people,” said Victor Yeimo as quoted by Wartapapuabarat.org.

According to Victor Yeimo, referendum is the rights of West Papuan people and a solution for West Papua’s problems. Victor said, based his organization’s study, referendum (Pepera) in 1969 is not valid because out of around 800 thousands West Papuan, one thousand people participated. Victor said that now is a time to hold a new referendum where every West Papuan people have their own vote to determine the future of West Papua. “One man, one vote!” said Victor.

Jakarta MENOLAK Berdialog: Pukulan Telak bagi Jaringan Damai Papua dan agen BIN di LIPI

Jakarta, khususnya Pemerintah Pusat menyatakan hal yang berbeda daripada gagasan agen BIN yang bekerja di LIPI, Muridan S. Widjojo dan agennya di Tanah Papua, Pater Neles Tebday bahwa, “Tak Ada Dialog Jakarta—Papua”, yang artinya masukan dari agen inteligennya sendiri tidak diindahkan penguasa saat ini. 

Apa artinya bagi perjuangan Papua Merdeka? Berikut ulasan PMNews sebagai hasil wawancara dengan Amunggut Tabi, Sec.-Gen. TRWP di Markas Pusat Pertahanan. Menurut A. Tabi, “Ini pukulan telak buat negara Indonesia terhadap agennya sendiri, sebuah politik plin-plan ala NKRI, politik yang diharap menjadi mujizad oleh Jaringan Damai Papua.”

Dalam catatannya yang disampaikan tertulis dengan jelas, judul catatannya, “Penolakan Dialogue menjadi bukti Pukulan Telak Pemerintah Kolonial terhadap Agen Intelijennya sendiri. Pukulan telak buat Pastor Neles Tebay bersama koleganya dan penganut politik Papua Tanah Damai.”

Papua Sudah Lepas dari NKRI Tahun 1961, Benarkah?

Jakarta, PelitaOnline — LEBIH dari 50 tahun lamanya tanah Papua dianggap masuk ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal, Papua sudah dinyatakan sebagai negara yang merdeka sejak tahun 1961. Hal itu terlihat jika Perjanjian New York Agreemeny atau Perjanjian New York bernomor 2054 dipahami secara politik dan administrasi hukum Internasional.

Sekretaris Komite Solidaritas Papua Petrus Reffasie Mike mengatakan, ada tiga istilah untuk memahami pengertian Perjanjian New York tersebut. Pertama Apoimand, kedua Agremand, dan ketiga Convened.

Menurut dia, Apoimand merupakan suatu bentuk perjanjian yang sifatnya biasa.

“Apabila pihak-pihak terkait tidak memenuhi kesepakatan yang dibuatnya, maka perjanjian itu tidak mempunyai akibat hukum,” kata Petrus di Jakarta, Rabu (2/11).

TNI KOSTRAD BATALION 755 KURULU SIKSA MASYARAKAT UMPAGALO KURULU TANGGAL 3 NOVEMBER 2011

Kekerasan di Papua kelihatannya tidak akan habis selama Polisi/ TNI dan Pemerintah Indonesia masih menganggap semua kegiatan termasuk siliturahi keluarga dan tetua suku berkumpul masih di stingma Separatis.

Hal ini terjadi dimana Tentara Indonesia dari Batalyon Kostrad 755 Kurulu menggerebek Suatu Pertemuan Damai Tetua dan Sesepuh di Desa Umpagalo, dekat Kota Wamena Papua. Penggerebakan TNI ini di awali dengan Bunyi rentetan Mesin senjata api kesegala arah sehingga membuat masyarakat di desa ini dalam keadaan panik.

Dalam Kesempatan Yang sama Tentara Indonesia mengumpulkan semua orang tua,dan Pemuda lalu Mereka di Siksa dan dipukul di depan istri dan anak-anak Mereka sehingga mereka malu.

Penyiksaan ini terjadi bukan sekali kepada mereka, namun terus-menerus tdilakukan dengan cara memukul popor senapan ke kepala mereka ,mereka di cambuk di wajah mereka dan punggung. Selain itu Perempuan juga turut di pukul sekitar kepala oleh tentara Indonesia.Setelah menyiksa Desa ini,TNI keluar Kampung dan meninggalkan Desa dalam Keaadaan Ketakutan dan Sedih.

Mereka yang menjadi korban adalah,(1.) Melianus Wantik.(2.) Edo Doga,(3). Mark Walilo. (4). Philip Wantik,(5). Kosy Wilem (6). Elius Dabi Masyarakat(7). Lamber Dabi,(8.) Othi Komunitas Logo(9). Nilik Hiluka,(10). Hukum Logo(11.) Mabel Martin(12.) Saul Logo

Indonesian soldiers from the Kurulu Battalion KOSRAT 755 raided a peaceful gathering of village elders in the highland village of Umpagalo.

Indonesian soldiers from the Kurulu Battalion KOSRAT 755 raided a peaceful gathering of village elders in the highland village of Umpagalo, close to Wamena. Machine gun fire filed the village, leaving villagers in a state of panic.

Indonesian soldiers then rounded up all the elders and young men and subjected them to a humiliating torture and beating in front of their wives and children.

The torture subjected to the men included continual smashing of rifle butts into their heads till, lashings of their face and backs. Women were also smacked around the heads by the Indonesian soldiers.

This senseless violence has left the village in despair. We are urging people to contact their local politican and urge them to raise the issue on a national level at the earliest opportunity.

The victims include:

Pegiat HAM: Tak Ada Pilihan, Papua Harus Referendum

JAKARTA – Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) George Junus Aditjondro menilai persoalan di Papua sudah sangat sulit untuk diselesaikan.

Karena itu, tidak ada pilihan lain, selain mengikuti gejolak tuntutan masyarakat Papua yang menginginkan Referendum. Dan secepatnya pemerintah Indonesia angkat kaki dari Tanah Papua.

“Hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak,” ujar George saat peluncuran buku diskusi dalam peluncuran buku berjudul “West Papua: Persoalan Internasional”, di Kontras, Jakarta, Kamis (3/11/2011).

Masalah Papua Tak Hanya Keadilan, Tapi Juga Soal Sejarah

JAKARTA – Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Ndumma Socratez Sofyan Yoman mengatakan, pemerintah selalu menggelapkan tuntutan atau keinginan sesungguhnya dari warga Papua.

Menurut dia, akar masalah yang disuarakan warga Papua selama ini terkait persoalan sejarah dan integrasi Papua ke Indonesia pada masa lalu.

“Pemerintah tak pernah dengar, mau melihat persoalan Papua dari mata hati dan mata iman,” ujar Socratez saat diskusi dalam peluncuran buku berjudul “West Papua: Persoalan Internasional”, di Kontras, Jakarta, Kamis (3/11/2011).

Socratez menjelaskan, apa yang disampaikan pemerintah dan media massa mengenai persoalan di Papua selama ini, bahkan setelah terjadi kekerasan dan gejolak di Papua, belum menyentuh substansi masalah.

West Papua : KNPB Call for National and International Action

A Call for Action Thorough!
14 November 2011.

Throughout the occupied homeland Heart of West Papua, Rejecting compromise with the Government of Indonesia In Shape Before There Any Point Light Referendum Held To Answer For completion of the Political Status of West Papuans.

Hail the Revolution!

Appeals thoroughly implement the action throughout the homeland of West Papua, ranging from Sorong to Samurai and internationally abroad. This action must be carried out simultaneously as a continuation of struggle and ideals of the West Papuan people to demand the implementation of self-determination for the people of West Papua through the referendum mechanism.